Kabar Dugaan Pungli di Uji Kir Dibantah Kadishub Kota Kediri

KEDIRI - Beredar informasi melalui media mainstream yang menyatakan bahwa ada dugaan pungutan liar (Pungli) pada uji kir. Merespon hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kediri Didik Catur membantah adanya pungli pada pelayanan uji kir di kantor Dishub Kota Kediri.

Didik Catur menjelaskan, bahwa apabila kepengurusan uji kir dilakukan oleh pemiliknya langsung pada loket yang telah disediakan, maka hal tersebut tidak akan terjadi karena cara pembayarannya melalui sistem perbankan.

Baca juga: Wujud Kebersamaan, Anggota Koramil 0809/05 Grogol Gotong Royong Bantu Warga Binaan Bangun Masjid Assyakur

"Dikarenakan, sejak tahun 2021 sebagai bentuk transparansi pembayaran uji, sudah dilakukan melalui sistem perbankan atau non tunai. Pembayaran bisa langsung melalui Multy Payment Bank Jatim dan QRIS (barcode), ” terang Didik, Selasa (1/3/2022) saat ditemui di ruangnya. 

Sementara itu, dalam berita yang beredar di media mainstream dikatakan bahwa seorang pemilik kendaraan jenis Pick Up yang telah melakukan uji KIR mengaku merogoh kocek lebih untuk membayar petugas DLLAJ dengan alasan supaya proses uji KIR dapat berlangsung dengan cepat dan tanpa kendala.

Baca juga: Aparat Gabungan Kodim 0809/Kediri Bersama Polres dan Satpol PP Kota Kediri Gelar Operasi Yustisi Prokes

Melihat dari kondisi yang digambarkan dalam uraian berita tersebut yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan dikenakan tarif sebesar 50 ribu rupiah sampai 100 ribu rupiah dapat disimpulkan bahwa permohonan ujinya dikuasakan kepada pengurus atau biro jasa, karena dari jasa yang diberikan tentunya mereka akan mengharap atau membuat kesepakatan untuk memperoleh imbalan, ” terangnya.

Didik menjelaskan, bahwa tarif retribusi jasa umum telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012. Disitu sudah ada ketentuan berapa besaran tarif untuk setiap pelayanan termasuk uji KIR kendaraan. 

Baca juga: Sumatera Utara Terima 43 SK Hutan Sosial dari Presiden Republik Indonesia

Berdasarkan perda tersebut disebutkan tarif uji kendaraan bermotor dengan JBB < 3500> 3500 kg dikenakan tarif sebesar 45 ribu rupiah. Sedangkan untuk penggantian buku uji dibandrol harga 10 ribu rupiah, penggantian plat seharga 5 ribu rupiah, dan pengecatan tanda samping senilai 6 ribu rupiah.

"Selanjutnya, untuk denda keterlambatan per bulannya dikenakan pinalti sebesar 10 ribu rupiah dan denda buku uji hilang dikenakan tarif sebesar 100 ribu rupiah, " jelasnya. 

Baca juga: Tiga Alternatif Kebijakan Pemerintah untuk Atasi Kelangkaan Minyak Goreng

Menurutnya, bahwa bukti uji sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2020 senilai 25 ribu rupiah. Bukti lulus tersebut meliputi kartu uji (smart card), sertifikat uji dan stiker hologram. Sedangkan bukti lulus uji hilang atau rusak dikenakan denda sebesar 250 ribu rupiah.

“Jadi untuk tarif pengajuan dengan penggantian bukti lulus uji untuk JBB < 3> 3.500 kg dikenakan tarif sebesar 70 ribu rupiah (45 ribu untuk pengujian dan 25 ribu untuk bukti lulus), ” terangnya.

Baca juga: Presiden RI Bagikan Bantuan Modal di Pasar Kebun Lada Kota Binjai

“Namun jika itu hanya pengujian tanpa penggantian bukti lulus uji dikenakan tarif sebesar 35 ribu rupiah untuk JBB < 3> 3.500 kg, ” jelas Didik.

Meski demikian dia menganggap pemberitaan pada media mainstream menjadi sebuah masukan dan saran.

"Tentunya berita mainstream kami anggap sebagai masukan dan saran yang konstruktif yang patut dipertimbangkan untuk kemajuan Dishub Kota Kediri dalam melayani masyarakat lebih baik, " ungkap Didik. 

Terpisah, Sukandar selalu Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kota Kediri menjelaskan, secara gamblang bahwa mekanisme pengurusan uji kir disini itu memang ada yang melalui  biro jasa atau pemilik kendaraan sendiri langsung datang ke balai uji kir. 

"Kalau melalui biro jasa yang jelas ada imbalannya, besaran imbalan sendiri kita pihak Dishub Kota Kediri tidak tahu. Karena itu merupakan kesepakatan antara pemilik kendaraan dengan biro jasa. Dan, kesepakatan itu sudah diluar kewenangan pihak Dishub Kota Kediri, " tegas Sukandar. 

Baca juga: Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan Enam Duta Besar Negara Sahabat

Menurutnya, bahwa biro jasa ini memang legal, mereka dalam mengurus uji kir dari rumah sudah dipersiapkan berkasnya. Kemudian didaftarkan ke loket nanti diterbitkan kode billing, untuk pembayaran langsung melalui online atau non tunai. Yaitu, melalui Multy Payment Bank Jatim atau QRIS. 

"Jadi proses pengujian pun semua sama tidak ada yang membedakan. Mulai persyaratan, antrian dan mulai pemeriksaannya juga sama, " ungkap Sukandar. (adv)